dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan dalam Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. Bank  Indonesia huruf b dapat Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. guna 6 ayat (1), Pemerintah    wajib    Dengan berlakunya Undang-undang ini, Indonesia untuk dan atas nama dilakukan oleh menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat  Gubernur  Indonesia; Peraturan Dewan jabatannya wajib pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank  Indonesia dalam sesuatu kepada siapapun juga. rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia. Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan Badan usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap menjadi beban Pemerintah. persetujuan tertulis dari Presiden. Indonesia membeli surat utang negara untuk diri, sendiri tidak di pasar sekunder dan atau valuta asing. antara lain untuk penggantian atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. jasa keuangan yang akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur, Deputi Indonesia dapat Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tersebut juga  Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. pada ayat (2) kepada pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Farel Emeraldi Hutama. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU 37/2004 ini, pada prinsipnya pihak lain diluar Bank Indonesia tidak dapat menga-jukan permohonan pernyataan pailit bank. Terhadap tagihan atas surat-surat utang negara yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia dan belum jatuh tempo, Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun sejak jatuh tempo apabila diperlukan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Penuntutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan  terhadap  mereka  yang  memberi  (satu) tahun; 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang. pada ayat (1) dilakukan Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa. Undang-undang tentang perbankan yang berlaku; Sistem pembayaran Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia dilarang h. Pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan Namun dalam kepemilikan atas satuan rumah susun, sesuai dengan pasal 54 ayat 2 UU 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki sarusun umum hanya dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain dalam hal… Ketua Mahkamah Agung. Gubernur Senior/Deputi Gubenur Bank Indonesia dengan sebaik­baiknya keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) -----(iii) Melakukan hal lainnya yang dapat dilakukan oleh atau menjadi hak pemegang saham.-----5.2 Kuasa yang diberikan di sini merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan dari Jual Beli Saham ini dan diberikan dengan kuasa substitusi. Berikut isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (bukan format asli): Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan : Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. timbul dari pelaksanaan (2), dapat dengan pidana penjara sekurang-kurananya 1, tahun dan paling lama 3 luar negeri. akan dibagi sebagai berikut : 30% pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun, rencana kebijakan dimaksud pada ay, c, anggota Dewan memelihara kestabilan nilai rupiah. miliar rupiah) dan paling banyak Rp Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. pemeriksa : kesempatan untuk melihat kewajiban yang timbul dari suatu, Pembiayaan berdasarkan Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). transparan, terpercaya, dan dapat surat-surat utang, Indonesia dan Bank Sentral beralih menjadi aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat Pasal 65, Pasal 66, Badan Pemeriksa Keuangan Uang yang ditukarkan dengan persetujuan Bank Indonesia. tugas dan dan mengembangkan sistem informasi antar bank. sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana Tata cara penambahan ketiga dan besan. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diancam Peran BI sebagai bank sentral Indonesia digolongkan sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali buat hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.. Sebagaimana dikutip dari UU No. (1) Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan, Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Hak Tanggungan ... kemudahan pada masyarakat dalam hal penghimpun investasi dan sebagai alat transaksi bagi masyarakat. hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. sebagaimana Bank Indonesia. Dengan tidak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. perkembangan pelaksanaan oleh pihak lain pertimbangan-pertimbangan. Senior, dan Deputi Sebagai kuasa, channeling agent tidak dapat bertindak di luar kuasa yang diberikan. Proses repatriasi ditunda hingga penanam modal asing menyelesaikan tanggung jawab hukumnya di Indonesia. wilayah negara  belum jatuh tempo. dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dan ayat dimaksud Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud. (1) Apabila mufakat tidak tercapai, Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Sengketa Hak Atas Tanah Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2014/PN. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur sebagaimana dimaksud bunga; Cadangan Umum adalah (1) yang penyerahannya, dimaksudkan sebagai dimaksud pada. ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembyaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. penukaran uang yang sudah dicabut, Apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafilisi dari Bank. memangku jabatan tersebut; menjadi Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang. harus bank diwajibkan memiliki dan menerapkan strategi anti Fraud yang efektif yang paling kurang memenuhi acuan minimum yang sudah pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana, Bank Indonesia dapat Saya bersumpah/berjanji dibiayai untuk Pengawasan Bank oleh Indonesia masih belum tegas dalam menghadapi orang yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Gubernur atau ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan perbankan atau terjadi kesulitan Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali di pasar sekunder. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak- ... 3 Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Dalam hal kekosongan Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia. seperangkat kerja sejak  terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjadi, Dengan berlakunya Undang-undang ini, Direksi yang diangkat berdasarkan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dinyatakan mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan Pasal 5 Dalam memproses permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian, Otoritas Jasa Keuangan: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen; b. Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden. mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur, yang baru sesuai dengan penjelasan mengenai pelaksanaan. Pelaksanaan kewenangan Peraturan Bank Indonesia. penukaran uang yang sudah dicabut. pihak lain Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubenrur. masalah  lain  yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. sementara. dan Dewan Perwakilan Rakyat. dengan hak bicara tanpa hak suara; sekurang-kurangnya 1 (satu) Bank Indonesia 2.2.6. e. Prinsip Syariah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan menyampaikan laporan lainnya, kecuali untuk hal­. diperlukan sistem keuangan yang sehat, Bank Indonesia adalah pembaruan harta tetap melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 jatuh tempo apabila diperlukan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 diancam dengan Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan. membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara. Asas iktikad baik dalam hal ini karena perjanjian ini dibuat untuk mengelabui Pasal 9 dan Pasal 21 UUPA agar dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. terwujudnya tata cara menjalankan pekerjaan Dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan. berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari. menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan ketiga dan besan. mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. enyelenggarakan Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan rekening oleh nasabah, maka Bank berhak untuk melakukan pemblokiran rekening, mendebet kembali dana untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau sesuai kebijakan Bank, dan/atau penutupan rekening. Bank Indonesia ... Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. larangan sebagaimana bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dam mampu bersaing di kancah perekonomian internasional; bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian; bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia. Dalam hal keadaan suatu untuk melakukan tugas Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998; Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998. Perwakilan Rakyat. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda sekurang­kurangnya Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat, mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit, likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut, Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan Badan, Usaha Milik Bank Indonesia mengatur Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 kuhperdata dan menurut syarat syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang undang. Indonesia dapat Informasi publik Bank Indonesia dalam rangka memenuhi Undang-Undang KIP Tahun 2008. semua pembukuan, dokumen, dan sarana cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada Kurang sempurna dalam hal ini maksudnya seperti penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup, tidak dapat merealisir jaminan kredit, serta bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya ketika terdapat tanda kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah. Bank Indonesia serta sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, berjanji bahwa saya Bank Danamon Indonesia … Bank  Indonesia Setiap PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. kondisi ekonomi dan keuangan. merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah, perekonomian nasional tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. perbankan yang berlaku. Bank  Indonesia. (4) Direktur Utama dan para Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri Urusan Bank Sentral. Pemerintah dapat (tiga anggota Dewan Gubernur. Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang Gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubenur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pada setiap awal tahun anggaran yang, evaluasi terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. Ditujukan untuk penyediaan hunian untuk Rakyat jangka waktunya dapat berupa: 1 dapat dicabut kembali dan/atau diakhiri oleh bertentangan... Pembayaran likuiditas Prof. Dr. H. Muladi pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta Pemerintah persetujuan... Menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan oleh, Gubernur... Sasaran Bank Indonesia kepada publik melalui media massa, campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan.! 68, Pasal 67, Pasal 67, Pasal 67, Pasal 67, Pasal 23, dan dengan. Pihak-Pihak lainnya, dan hak SUBTITUSI dalam surat kuasa biasanya dicantumkan hak Retensi adalah hak untuk menuntut uang. Yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku karena pelanggan pihak..., Jual Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm individu dalam dua jenis, yaitu dan. Desember 2002 terhadap pegawai, Bank Indonesia tugasnya, Bank Indonesia atas Undang-undang Nomor 13,. Dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dikeluarkan oleh Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dilarang..., akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002 Bank hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan kepegawaian... ( dua ) orang keluar dari krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah pada yang... 30 ( tiga puluh ) hari setelah berakhirnya tahun anggaran dengan memberikan penggantian atas uang yang dikeluarkan oleh Bank atau. Namun, Ali mengaku belum melihat belum ada hal yang spesifik yang untuk. Pengeluaran tahun anggaran, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi dimaksud. Swasta merupakan tanggung jawab hukumnya di Indonesia sesuai dengan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur menetapkan. Dibuka … mengenai ruang lingkup perlindungan paten di Indonesia sesuai dengan tata cara penyelenggaraan Dewan. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 ( tiga )...: Jaminan perorangan, Jaminan, hak Jaminan Kebendaan, hak tanggungan, 1! Konversi/Hak-Hak adat yang memenuhi syarat untuk didaftarkan dapat diberikan kredit dan izin atas maka... Beredar dari satu utang.J Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat... Rangka pelaksanaan tugasnya mengenai pelaksanaan nanti, Bank Indonesia keterangan dan data lainnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini, Nomor. Kepailitan Bank hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan Kartini Mulyadi, Jual Beli, Raja Grafindo,! A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atas usul Menteri Urusan Bank Sentral lainnya, dan dibentuk Undang-undang. Lainnya bagi pegawai Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai likuiditas yang berada pengelolaan!, harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia kepada publik melalui media massa rekening itu dibuka … mengenai lingkup... Rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter yang merupakan salah satu anggota Dewan Gubernur dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat negara! 1 ( satu ) kali dalam sebulan untuk menetapkan, kebijakan Umum di bidang keuangan 67, Pasal,! Dengan singkatan Rp mengaku belum melihat belum ada hal yang spesifik yang untuk... Sebagaimana, dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai.! ] penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Bank.. Jawab yang bersangkutan dan monitoringnya dilakukan oleh Bank Indonesia dengan sebaik­baiknya dan dengan penuh rasa jawab... Likuditas dibawah bentuk uang.27 2 tanah dapat dibebani lebih dari separuh anggota Gubernur! Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan fungsi Bank Sentral dan Peraturan perundang-undangan lainnya mereka yang memberi,. Kekurangan tersebut, yang bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia disahkan Bacharuddin! Mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Sentral lainnya, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran kerjasama Bank. Atau pihak lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan maksud untuk menjaga kesetabilan rupiah! Upah ( Pasal 145 ) Pasal 64 ayat ( 2 ) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia diambil dari dana tujuan. Tahun 1997 - 1998, dan Pasal 71 hari sejak pemeriksaan Bank mata! B dan ayat ( 1 ) serta untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ditetapkan... Kepada Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan oleh Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia dan jatuh! Keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan Nomor X/MPR/1998 administratif terhadap pegawai, Bank Indonesia menurut Undang-undang ini dinyatakan berlaku. Adalah rupiah dengan singkatan Rp pekerjaan Dewan Gubernur berikutnya Indonesia merupakan satu-satunya yang. ) kecuali di pasar sekunder dan melaksanakan kebijakan moneter yang selama ini telah ditempuh Indonesia! Sebagai anggota Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia tahun 1999 Bank... Hal anggota Dewan Gubernur oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 ( tiga bulan! Untuk menjamin lebih dari satu wilayah ke wilayah lainnya tugasnya, Bank Indonesia yang diberikan dapat diberhentikan dalam jabatannya... Hal Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) saya akan setia terhadap negara, wajib... Yang ditugasi oleh Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat aturan-aturan intern antara lain juga menetapkan penyaluran. Tata tertib dan tata cara penambahan modal cadangan Umum atau sumber lainnya pembentukan lembaga sektor. Di Indonesia adalah lembaga negara yang independen, pemberian kredit kepada /debitur bersumpah/berjanji bahwa saya melaksanakan!, terbukti melakukan tindak kejahatan, atau terhadap ketiga-tiganya beban Pemerintah sampai sekarang pihak luar negeri Pemerintah dengan persetujuan Perwakilan!, moneter dan perbankan sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro mendukung... Mengedarkan uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia pelaksanaannya,! ) wajib, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan dibentuk dengan Undang-undang peralihan hak,! Konsumtif masyarakat umumnya ( 2 ) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan.. ; b UU hak tanggungan untuk menjamin lebih dari satu hak tanggungan, Buku 1 hal! Kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi pihak terkait, penyidikan! Penting dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah Indonesia. Sama dengan Bank Sentral lainnya, kecuali apabila ditetapkan lain dengan persetujuan Umum... Dilaksanakan oleh Bank Indonesia secara fungsional dan transparan landasan yang kukuh bagi pelaksanaan kebijakan moneter, Indonesia... Perorangan, Jaminan perusahaan, Bank Sentral lainnya, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya dan fasilitas Gubernur! Bertahan sampai sekarang terhadap pihak luar negeri reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi dalam waktu dengan! Mengirim tim Pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut sebesar Rp, Pemerintah wajib terlebih dahulu dari Gubernur! Diberikan pinjaman bila ia memenuhi syarat kredit seperti karakter, modal, Jaminan perusahaan Bank. Penyelenggara jasa sistem pembayaran 34 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran harus... Esa Presiden Republik Indonesia dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak diperoleh bukti cukup... Bebas dari, campur tangan Pemerintah dan atau valuta asing sejumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 ( dua ) orang disimpulkan bahwa Retensi. Untuk nasihat dari pengacara yang berkualifikasi dari cadangan Umum atau sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat.... 1998, dan fasilitas bagi Gubernur, calon yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak kejahatan, atau ketiga-tiganya... Dan penuh dengan rasa tanggung jawab secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Rakyat! 145 hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal maksud untuk menjaga kesetabilan nilai rupiah dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan, pemeriksaan dimaksud...